(KD), Bandar Lampung - Inflasi di Provinsi Lampung tetap terkendali pada Februari 2025, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatat deflasi sebesar 0,66% (mtm). Angka ini sedikit meningkat dibandingkan Januari 2025 yang mengalami deflasi sebesar 0,71% (mtm).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung, Juniarto Herdiawan, menjelaskan bahwa capaian ini lebih rendah dibandingkan deflasi nasional yang tercatat sebesar 0,48% (mtm).
"Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar 0,02% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 1,04% (yoy), namun lebih tinggi dibandingkan deflasi nasional sebesar 0,09% (yoy)," ungkapnya.
Deflasi Februari 2025 terutama disebabkan oleh berlanjutnya penurunan tarif listrik serta harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah, tomat, bawang merah, dan susu cair kemasan.
"Tarif listrik menyumbang andil deflasi sebesar -0,57%, diikuti oleh cabai merah sebesar -0,12%, tomat -0,04%, bawang merah -0,04%, dan susu cair kemasan -0,03% (mtm)," jelas Juniarto.
Penurunan tarif listrik ini sejalan dengan kebijakan diskon listrik 50% dari PT PLN (Persero) untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA selama Januari-Februari 2025.
Selain itu, harga komoditas hortikultura mengalami penurunan karena masuknya musim panen, terutama panen bawang merah di Kabupaten Indramayu yang menjadi pemasok utama untuk Lampung.
Namun, deflasi ini tertahan oleh beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, buah salak, dan bensin.
"Emas perhiasan mengalami inflasi sebesar 0,05%, bahan bakar rumah tangga 0,03%, buah salak 0,03%, dan bensin 0,02% (mtm)," lanjut Juniarto.
Kenaikan harga emas sejalan dengan tren harga emas dunia akibat ketidakpastian global. Sementara itu, bahan bakar rumah tangga mengalami kenaikan akibat kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga subsidi di awal tahun.
Harga buah salak naik karena curah hujan tinggi dan banjir, sedangkan bensin mengalami kenaikan karena kebijakan harga BBM non-subsidi pada Februari 2025.
Proyeksi dan Strategi Pengendalian Inflasi
Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memperkirakan inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% (yoy) sepanjang 2025. Namun, beberapa risiko tetap harus diwaspadai.
"Dari sisi inflasi inti, kita perlu mengantisipasi peningkatan permintaan agregat akibat kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%, serta kenaikan harga emas dunia akibat ketidakpastian geopolitik dan kebijakan ekonomi Amerika Serikat," ujar Juniarto.
Selain itu, inflasi bahan pangan berisiko meningkat akibat kenaikan harga beras saat puncak musim tanam, risiko gagal panen akibat curah hujan tinggi dan banjir, serta peningkatan permintaan bahan makanan selama Ramadhan dan Idul Fitri.
Dari sisi inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price), potensi kenaikan tarif listrik setelah diskon berakhir dan kenaikan harga BBM non-subsidi juga menjadi faktor risiko yang perlu dimitigasi.
Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung akan terus menerapkan strategi 4K:
1. Keterjangkauan Harga
Menggelar operasi pasar beras/SPHP secara terarah.
Memantau harga dan pasokan komoditas berisiko naik seperti beras, cabai, telur, dan daging ayam ras.
2. Ketersediaan Pasokan
Memperluas Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.
Memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjaga pasokan komoditas defisit.
3. Kelancaran Distribusi
Meningkatkan kapasitas transportasi dengan menambah volume dan rute penerbangan.
Memastikan keberlanjutan program Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar).
4. Komunikasi Efektif
Melakukan rapat koordinasi mingguan di tiap kabupaten/kota untuk memantau dinamika harga dan pasokan.
Memperkuat komunikasi dengan media dan masyarakat guna mencegah panic buying selama Ramadhan dan Idul Fitri.
Dengan strategi ini, BI dan TPID optimistis inflasi di Lampung akan tetap terjaga dan stabil sepanjang tahun 2025.(**)