(KD), Bandar Lampung - Diduga ada Ada korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung. Hal ini disorot oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@pakk) Lampung yang berencana akan mengadakan demonstrasi aksi damai pada hari rabu 19 maret 2025.
LSM L@pakk dengan tegas menyatakan sikap dengan meminta aparat penegak penegak hukum dari Kejari dan Polda Lampung untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindakan dan perbuatan yang diduga melawan hukum yakni dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum di lingkungan sekretariat DPRD serta mendesak pihak berwajib melakukan audit investigasi atas kerugian negara pada sejumlah pelaksaan kegiatan.
Nova Handra selaku ketua LSM L@pakk Lampung mengatakan "kami minta kepada Kejari dan Polda Lampung untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan audit di Sekretariat ini". Tegas Nova, Jum'at (9/3/25)
“Berapa banyak sudah aset bangsa ini mereka rampas, bagaimana tidak, ketika kasus-kasus korupsi yang lama belum selesai sudah muncul kasus korupsi lainya". Imbunya
Hasil monitoring, evaluasi dan investigasi L@pakk Lampung mencatat beberapa temuan Pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung oleh oknum pegawai dianggap tidak transparan diantaranya :
- Belanja makan dan minum rapat Rp 876.500.000.
- Belanja modal alat pendingin Rp 401.000.000.
- Belanja modal barang bercorak kesenian Rp 283.000.000.
- Belanja modal peralatan studio video dan film Rp 1.171.028.690.
Nova menyebut bahwa anggaran belanja modal tersebut tidak jelas dan disinyalir ada penyimpangan dan dianggap terlalu besar. " Ini ada yang gak jelas, Ac sebanyak 26 unit di taro dimana, terus itukan gak jelas juga anggaran nya, lumayan besar". Ujar nova. (**)